Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe merupakan salah satu kesempatan bagi Aceh untuk meraih kemajuan dalam bidang ekonomi dan keluar dari jerat kemiskinan. Namun, jika kesempatan itu tidak dimanfaatkan, maka kesempatan itu akan terbuang dan Aceh belum bisa sejajar dengan provinsi tetangga.
Hal itu disampaikan Dr Rusdy Abubakar ketika menjadi salah satu pemateri dalam diskusi publik tentang Potensi Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Aceh yang berlangsung di Warkop Gampong Gayo, Banda Aceh, Sabtu (8/2/2020).
Menurut Rusdy, sejauh ini belum terlihat program konkrit untuk mengurangi Angka kemiskinan di Aceh melalui KEK Arun. “Semuanya masih wacana dan belum terlihat cetak birunya seperti apa,” papar Rusdy dalam diskusi yang dihadiri kalangan akademisi, pengusaha, dan politisi.
Selain Rusdy Abubakar, para pemateri adalah Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah sekaligus Director Center for Public Policy and Development Studies (CPDS@Aceh), Dr Amri, Rektor Universitas Kebangsaan Indonesia Dr Marwan, Ketua Jurusan Ekonomi Islam Unsyiah Dr Edi Gunawan, tokoh masyarakat Barat Selatan Nurchalis, dan anggota DPRK Aceh Utara, H Ismed Nur Aj Hasan.
Menurut Rusydi, dihidupkannya KEK Arun Lhokseumawe patut didukung semua elemen masyarakat agar kegiatan ekonomi kawasan kembali menggeliat. “Kita harapkan, aktivitas ekonomi di KEK Arun bisa menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di kawasan utara dan timur Aceh, dan Aceh pada umumnya. Proyek vital bisa hidup kembali,” paparnya.
Ia juga mengingatkan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah agar sungguh–sungguh mengelola KEK Arun untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. “Jika tidak, akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat Aceh, terutama di kawasan timur dan utara Aceh,” tandas Rusdy.
Sedangkan Ismed Nur Aj Hasan mengatakan masyarakat Aceh Utara tidak boleh dibiarkan menjadi penonton dalam KEK Arun. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat agar bisa berperan dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan dari sekarang dan tidak membiarkan masyarakat bersaing tanpa peran pemerintah.
Ia juga menyoroti minimnya informasi tentang KEK Arun di tengah masyarakat sehingga berbagai informasi keliru dengan mudah memengaruhi masyarakat.
Kegiatan diskusi publik tersebut digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.***
