Teknologi blockchain digadang-gadang merupakan teknologi yang berpotensi merombak sistem yang ada dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang keuangan misalnya, teknologi blockchain menawarkan perekaman transaksi yang aman dan transparan. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi pun lebih singkat sehingga menekan biaya transaksi yang harus dikeluarkan jika melalui pihak ketiga, seperti bank misalnya.
Salah satu pemanfaatan blockchain yang dinilai paling menjanjikan adalah pemanfaatan teknologi ini di bidang perpajakan. Wah, seperti apa sih pengaruhnya di dunia perpajakan? .
Blockchain dan Perpajakan yang Transparan
Kita semua sepakat bahwa blockchain merupakan sistem penyimpanan data secara digital yang terdesentralisasi. Artinya, data yang disimpan menggunakan teknologi ini, tidak disimpan pada satu server saja, tetapi oleh banyak server, sehingga mustahil untuk dimanipulasi dan bersifat open source.
Karena data yang telah disimpan tidak bisa diubah-ubah lagi, kemungkinan penipuan pun lebih kecil. Sehingga ketika diterapkan dalam dunia perpajakan, seluruh elemen masyarakat dapat saling mengawasi siapa-siapa yang sudah atau belum membayar pajak serta bagaiman uang pajak tersebut dimanfaatkan. Pejabat-pejabat nakal pun menjadi lebih sulit untuk melakukan korupsi.
Bagus juga ya.
Mulai Diterapkan di Indonesia
Teknologi secanggih ini ternyata dilirik sebagai teknologi yang bisa memberantas korupsi di Indonesia. Pada akhir April 2018 lalu, OnlinePajak, sebuah perusahaan ASP (aplication server provider) yang merupakan mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan blockchain untuk perpajakan.
Dalam penerapannya, lembaga-lembaga lain selain Direktorat Jenderal Pajak seperti Direktorat Jenderal Pembendaharaan, BI, dan lembaga-lembaga yang ditunjuk sebagai kanal pembayaran seperti Pos Indonesia juga akan dilibatkan dan saling bisa mengawasi keberlangsungan pembayaran pajak.
Meskipun hingga saat ini Indonesia memang masih belum bisa menerima cryptocurrency karena transaksi dengan mata uang selain rupiah dianggap ilegal, tetapi dengan diterapkannya teknologi blockchain di dunia perpajakan ini, menandakan bahwa teknologi blockchain bisa diterima dengan baik di Indonesia.
Menurut kamu sendiri, bagaimana potensi teknologi blockchain untuk diterapkan di bidang-bidang lainnya di Indonesia? Yuk utarakan pendapat kamu di kolom komentar.
Jangan Lupa Bahagia
