mekanisme pelaksanaan pasar bebas adalah langkah antisipasi pemerintah, dan implikasi bagi banyak sektor di Indonesia. Salah satunya adalah persoalan ketenagakerjaan. Lalu bagaimana wajah tenaga kerja Indonesia untuk bersaing dinegeri sendiri?
Sektor tenaga kerja di Indonesia menghadapi tiga permasalahan utama yang dapat mempengaruhi daya saing tenaga kerja. Pertama, persoalan kesempatan kerja yang terbatas. Situasi ini, disebabkan karena pertumbuhan SDM dan ekonomi yang belum mampu menyerap angkatan kerja masuk ke dalam pasar kerja nasional strategis. rendahnya kualitas angkatan kerja, terlihat dari perkiraan komposisi angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan SMA ke bawah. Kedua, masih tingginya tingkat pengangguran. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masi cukup banyak meningkat 10000 orng atau 7.04 jt (2017). Ketiga kalah bersaing dgn TKA yg jumlahnya cukup fantastis untuk tka asal cina sendiri berjumlah 21.271 orng (2016) belum lagi yg masuk secara ilegal. Melihat hal2 tersebut, kondisi ini mengharuskan Indonesia untuk mencari terobosan dan pemecahan agar tenaga kerja sebagai aset bangsa tidak menjadi beban di kemudian hari bagi pembangunan. Kondisi ini mengharuskan kita mencari suatu pemecahan yang tidak lagi bersifat normatif tetapi ke arah terobosan (breathrough) agar tenaga kerja sebagai aset bangsa tidak justru menjadi beban di kemudian hari bagi bangsa ini.
Lantas bagaimana dgn daerah kita MOROWALI?? Setidaknya tiga aspek penting ketenagakerjaan yg harus kita telaah di bumi morowali yakni Sumber Kekayaan Alam (SKA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan serbuan TKA.! “Sumber kekayaan alam tidak akan berarti dan menyejahterakan rakyat jika tidak dikelola oleh tenaga kerja lokal yang kompeten dan berkualitas. Tenaga kerja lokal mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan itu sendiri. Fakta lapangan menunjukan pengelolaaan sumber daya industri dan energi di morowali, kedepan akan memarginalkan tenaga kerja lokal, menurut IPSK- LIPI. Hal ini didukung oleh data pelanggaran keimigrasian indonesia tahun 2016, pelanggaran paling banyak berasal dari Cina yang angkanya mencapai 24 persen atau 7.787 orang dari seluruh pelanggaran.
Disebabkan,
Pertama adanya celah peraturan yang berpotensi memunculkan TKA ilegal, yaitu perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 12 Tahun 2013 menjadi Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 dan diubah lagi menjadi Permenaker 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA.
Perubahan tersebut, cenderung melonggarkan penggunaan TKA, khususnya dilihat dari penghapusan mengenai syarat dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, Permenaker Nomor 12 Tahun 2013. Syarat tersebut dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 sudah dihilangkan.
Demikian pula dengan penghapusan rasio jumlah TKA dengan Tenaga Kerja Lokal. Sebelumnya pada pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 masih mencantumkan satu orang TKA menyerap 10 tenaga kerja lokal, sehingga hal ini juga berdampak terhadap berkurangnya peluang penciptaan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal sejalan dengan penggunaan TKA.
Kedua pengawasan TKA yang belum maksimal. Minimnya ketersediaan tenaga pengawas menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengawasan TKA.
Belum lagi ditambah dengan kondisi aktifitas industri pertambangan di morowali hari ini telah menggeser dan mengharuskan sumber daya di sektor lain sekitar lingkar tambang untuk beralih fungsi... ini semua terjadi disebabkan 1). Penerimaan diaspora chines "invetasi asing" yg dibiarkan bebas oleh pemerintah tanpa regulasi yg tepat dan terukur 2). melemahnya hasil pangan dan perikanan akibat gangguan limbah dan polusi industri tambang yg berimplikasi pada peralihan arus profesi petani dan nelayan untuk menjadi buruh di lingkar tambang dan tidak menutup kemungkinan masyarak lingkar tambang pun akan migrasi dan merelakan tanah asalnya untuk diolah kapital, pada akhirnya kita akan terusir dan asing dinegeri sendiri. 
Pustaka #kompas.com #republiknews #realita