Gubernur Aceh Irwandi yusuf menghadiri serta membuka Musrenbang RKPA Tahun 2019, di Gedung DPRA, Senin, 16 April 2018
Berikut penggalan pidato yang disampaikan gubernur.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh...
Musrenbang tahun ini merupakan musrenbang pertama dalam masa kepemimpinan kami untuk mewujudkan APBA yang berkualitas menuju Aceh hebat 2017-2022. Untuk itu, kami telah meminta Bappeda Aceh untuk melakukan perbaikan pola pelaksanaan musrenbang secara fundamental, karena kami yakin “Aceh Hebat” tidak akan terwujud bila tidak diawali dengan upaya perbaikan yang mendasar pada aspek perencanaan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota seluruh Aceh.
Adapun beberapa perubahan yang mendasar dari pelaksanaan musrenbang tahun ini antara lain:
Usulan program dan kegiatan tahun 2019 harus melalui proses pembahasan musrenbang 2018, dan kepada seluruh stakeholders agar tidak menyampaikan usulan kegiatan maupun proposal kepada kami diluar forum musrenbang ini.
Semua usulan program dan kegiatan harus diinput dalam e-Planning, yang Insya Allah tahun ini sistem tersebut akan terintegrasi dengan e-Budgetting, sehingga tidak akan ditemukan lagi usulan kegiatan baru, yang selama ini dipersepsikan sebagai “penumpang gelap”. Dan kita patut memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRA terhormat, karena ‘pokir’ yang merupakan aspirasi msyarakat sudah diinput dalam e-Planning, sehingga kita harapkan penetapan APBA 2019 tepat waktu.
Usulan program dan kegiatan harus selaras dengan tema dan prioritas pembangunan Aceh tahun 2019, baik yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota, SKPA maupun usulan dari aspirasi masyarakat serta stakeholders lainnya, dengan demikian kita harapkan APBA 2019 akan menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di Aceh yang saat ini belum tertanggulangi secara tuntas.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Aceh telah merumuskan tema RKPA 2019 yang selaras dengan tema RKP Nasional yaitu “Pengembangan Kawasan Strategis Dan Konektivitas Untuk Pertumbuhan Berkualitas”, dengan delapan prioritas pembangunan Aceh:
Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran,
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan,
Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan konektivitas,
Peningkatan ketahanan pangan dan energi,
Penguatan Dinul Islam dan peningkatan kualitas pendidikan,
Peningkatan investasi dan nilai tambah hasil pertanian, industri kreatif, dan pariwisata,
Optimalisasi sumberdaya alam berkelanjutan dan penurunan resiko bencana, dan
Penataan reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian.
Semoga tema dan prioritas tersebut tidak sekedar semboyan musrenbang, tetapi juga harus menjadi dasar penyusunan anggaran melalui pembahasan yang komprehensif, intensif dan terpadu dengan menggunakan pendekatan Evidence Based Planning dan Money Follow Program.
Melalui kedua pendekatan ini diharapkan forum musrenbang ini mampu menghasilkan usulan kegiatan/proyek yang memiliki korelasi yang kuat dan pendanaan yang cukup untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Prioritas lainnya, adalah bagaimana agar pembangunan infrastruksi memiliki fungsi konektifitas antara wilayah dan antar sentra produksi dengan pasar, sehingga tidak adalagi wilayah di Aceh yang terisolir dan tertinggal akibat tidak adanya akses infrastruktur transportasi yang lancar.
Selain itu, saya ingin mengajak pimpinan dan anggota DPRA, para Bupati/Walikota, serta DPRK untuk sepakat dengan pemerintah Aceh memberikan porsi anggaran yang cukup pada kegiatan yang monumental dan memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, sehingga kedepan kita tidak menemukan lagi kegiatan yang terbengkalai dan tidak fungsional akibat dukungan anggaran yang tidak mencukupi.
Hadirin, para undangan yang terhormat
Selanjutnya melalui forum ini, dihadapan seluruh pemangku kepentingan Aceh, izinkan saya menyampaikan harapan masyarakat Aceh antara lain:
Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2017, dimana terdapat 7 (tujuh) PSN di Aceh, agar dapat dilanjutkan sampai tuntas, walaupun sudah melewati masa pemerintahan saat ini.
Selanjutnya beberapa usulan pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota yang mendukung lima prioritas nasional yang sudah diusulkan secara online dalam aplikasi SIMLARAS antara lain; a) Infrastruktur Pendukung Diluar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe. Pengendalian Banjir Aceh Singkil, c) Jalan Lingkar Sinabang-Sibigo, d) BORR (Banda Aceh Of Ring Road), e) Percepatan Kawasan Strategis Dan Khusus Dataran Tinggi Gayo-Alas, f) Jalan Jantho-Keumala, g) Pengendalian Banjir Kreung Tripa Dan Tamiang, h) Pengembangan Jaringan Daerah Irigasi Krueng Pase Dan Alue Ubay.
Besar harapan kami, kiranya permohonan ini dapat menjadi pertimbangan bagi masing-masing Kementerian/Lembaga terkait dalam pembahasan Musrenbang Nasional, dengan harapan usulan tersebut bisa terealisasi pada tahun anggaran 2019.