ASLUT
Associated with Data Aslut, the existence of differences in criteria with PKH elderly data this slama,
Criteria of Receiver of Aslut Program
• Age 60 and above
• Chronic pain and his life depends on others
• Can only lie in bed
• Do not have a source of income / poor
• Elderly who has 70 years and above who is not potential, has no fixed income, poor or neglected.
**ASLUT** Terkait dengan Data Aslut, adanya perbedaan kriteria dengan Data Lansia PKH slama ini, Kriteria Penerima Program Aslut • Umur 60 tahun keatas • Sakit menahun dan hidupnya bergantung pada orang lain • Hanya bisa berbaring di tempat tidur • Tidak memiliki sumber penghasilan / miskin • Lansia yang telah 70 tahun keatas yang tidak potensial, tidak memiliki penghasilan tetap, miskin atau terlantar.
North Aceh can be added KPM, because I think there are still many KSM aceh north have not get PKH, even still many also not exist in BDT data, with the update BDT through Application of SIKS-NG, then KSM can become KPM-PKH in period which will come.
Aceh utara dapat ditambahkan KPM, karena saya rasa masih banyak KSM aceh utara belum mendapatkan PKH, bahkan masih banyak juga belum ada dalam Data BDT, dengan adanya pemutakhiran BDT melalui Aplikasi SIKS-NG, maka KSM tersebut bisa menjadi KPM-PKH di masa yang akan datang.
PKH Datients to Expand in 2019
*Public Relations Directorate General of Protection and Social Security* 
Jakarta (19 February 2018) - Social Affairs Minister Idrus Marham said the number of beneficiaries of the Family Hope Program (PKH) is being reviewed to be added based on the results of PKH implementation evaluations that show high effectiveness in poverty reduction.
"This is in accordance with the direction and commitment of President Joko Widodo for poverty in Indonesia from year to year can be reduced. So now we have done the study and the steps for the addition of KPM next year, "he said in a press conference at the second floor meeting room of the Ministry of Social Affairs, Jakarta.
Minister of Social Affairs said the number of PKH beneficiaries continues to increase from 6 million KPM in 2017, to 10 million KPM this year. If the channeling of PKH succeeds on target, correct amount, on time and give benefit to poor family then option of adding KPM is possible.
For that purpose various efforts are being prepared. One of them is the preparedness of PKH Assistant who has been available 43 thousand people and projected the amount should be added along with the addition of PKH recipients.
"Similarly, the data about the recipient must always be updated," he said in a press conference which was also attended by leaders and directors of Bank Himbara (Association of State-Owned Bank) and this BULOG.
Meanwhile, related to the realization of PKS Phase I bansos in 2018, Social Minister said the month of February is a complete month of bansos. To that end he has instructed the team of the Ministry of Social Affairs together with the Himbaras Bank to work hard to realize the February Tuntas target.
"Of the 10 million KPM in 2018, 60 percent of social assistance is now channeled, leaving accessible areas that are in the disbursement phase," he said.
It is optimistic that by the end of February, the channeling of non-cash PKS PKH Phase I will be completed throughout Indonesia.
"All will be realized with good commitment and synergy between all institutions / ministries, including Bank Himbara and Bulog as non-cash social assistance channel PKH and BPNT / Rastra," he explained.
As known as the acceleration of poverty reduction efforts, since 2007 the Government of Indonesia has implemented PKH. PKH is a conditional social assistance program to KPM which is designated as beneficiary family of PKH.
As the years change, the government continues to improve the effectiveness of bansos. For example, integrating PKH bansos with various bansos and other subsidy programs in order to accelerate the handling of poverty in Indonesia.
"Therefore every family of PKH recipients should also receive Rastra / BPNT, their school-age children receive Smart Indonesia Card, each family member receives a Healthy Indonesia Card, the house is made habitable, has electricity subsidy, and economic empowerment assistance / KUBE , "explained Social Minister.
He hopes that if beneficiaries receive a variety of integrated and comprehensive, comprehensive and sustainable subsidies and subsidies, it is expected that within five years they will be out of poverty.
PKH Access for Asmat
As for the distribution of PKH in Asmat District, Director General of Linjamsos Harry Hikmat said that there are some basic differences between access PKH and ordinary PKH. One of them is at the disbursement stage.
"If for regular PKH liquid 4 times a year, while for PKH Liquid access 2 times a year," he said.
In addition, the requirement to become an access PKH participant is lighter as it can be deducted from general terms. If possible, he continued, for certain areas, education and health verification is done with soft conditionalities. "Soft conditionalities can be communal obligations in areas with minimal educational and health facilities," Harry added.
Ministry of Social Affairs continues to increase target. Since 2017, PKM social assistance has been provided for 176 KPM. By 2018, the expansion will be 391 new KPMs.
The reason is, currently validation is being conducted that targets an additional 5,000 Families to receive social assistance PKH. Harry revealed, this number will continue to grow because there will be further validation with the target
PKH Dikaji untuk Diperluas Tahun 2019
Jakarta (19 Februari 2018) - Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sedang dikaji untuk ditambah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PKH yang menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam pengurangan kemiskinan.
“Hal ini sesuai arahan dan komitmen Presiden Joko Widodo agar kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun dapat dikurangi.Maka saat ini kami sudah lakukan kajian dan langkah-langkah untuk penambahan KPM tahun depan," katanya dalam konferensi pers di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Kementerian Sosial, Jakarta.
Mensos mengatakan, jumlah penerima PKH terus meningkat dari 6 juta KPM pada 2017, menjadi 10 juta KPM tahun ini.Apabila penyaluran PKH berhasil tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan memberikan manfaat bagi keluarga miskin maka opsi penambahan KPM dimungkinkan.
Untuk itu berbagai upaya tengah disiapkan.Salah satunya adalah kesiapan Pendamping PKH yg sudah tersedia 43 ribu orang dan diproyeksikan jumlahnya perlu ditambah seiring dengan penambahan penerima PKH.
"Demikian juga soal data penerima harus selalu update," tuturnya dalam konferensi pers yang juga dihadiri pimpinan dan direksi Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) serta BULOG ini.
Sementara itu terkait realisasi penyaluran bansos PKH Tahap I Tahun 2018, Mensos mengatakan bulan Februari merupakan bulan tuntas bansos.Untuk itu ia telah mengintruksikan kepada tim Kementerian Sosial bersama Jajaran Bank Himbara untuk bekerja keras mewujudkan target Februari Tuntas.
"Dari 10 juta KPM tahun 2018, saat ini 60 % bantuan sosial sudah tersalurkan. Tinggal daerah-daerah yang aksesnya sulit dijangkau yang sedang dalam tahap pencairan," katanya.
Pihaknya optimis pada akhir Bulan Februari, penyaluran bansos non tunai PKH Tahap I akan tuntas di seluruh Indonesia.
"Semua akan terwujud dengan komitmen dan sinergitas yang baik antara seluruh lembaga/kementerian, termasuk Bank Himbara dan Bulog sebagai penyalur bantuan sosial non tunai PKH dan BPNT/Rastra," terangnya.
Seperti diketahui sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH.PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada KPM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
Seiring tahun berganti, pemerintah terus berupaya meningkatkan efektifitas bansos.Misalnya memadukan bansos PKH dengan berbagai bansos dan program subsidi lainnya agar dapat mempercepat penanganan kemiskinan di Indonesia.
“Oleh karena itu setiap keluarga penerima PKH seharusnya juga menerima Rastra/BPNT, anak-anaknya yang usia sekolah menerima Kartu Indonesia Pintar, setiap anggota keluarga menerima Kartu Indonesia Sehat, rumahnya dibuat menjadi layak huni, memperoleh subsidi listrik, dan bantuan pemberdayaan ekonomi/KUBE," terang Mensos.
Ia berharap jika penerima manfaat menerima secara beragam bansos dan subsidi secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan diharapkan maksimal dalam lima tahun mereka sudah keluar dari kemiskinan.
PKH Akses untuk Asmat
Sementara untuk penyaluran PKH di Kabupaten Asmat, Dirjen Linjamsos Harry Hikmat menyampaikan bahwa ada beberapa perbedaan mendasar antara PKH Akses dan PKH biasa.Salah satunya ada pada tahapan pencairan.
“Kalau untuk PKH biasa cair 4 kali dalam setahun, sementara untuk PKH Akses cair 2 kali dalam setahun,” ujarnya.
Selain itu, persyaratan untuk menjadi peserta PKH Akses pun lebih ringan karena bisa dikurangi dari ketentuan yang berlaku umum.Jika memungkinkan, sambungnya, untuk daerah tertentu, verifikasi pendidikan dan kesehatan dilakukan dengan soft conditionalities.“Soft conditionalities dapat berupa kewajiban komunal pada daerah dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang minim,” imbuh Harry.
Kementerian Sosial terus meningkatkan target sasaran.Sejak 2017, sudah diberikan bantuan sosial PKH untuk 176 KPM.Pada 2018, perluasan menjadi 391 KPM baru.
Pasalnya, saat ini tengah dilakukan validasi yang menargetkan tambahan 5.000 Keluarga untuk menerima bantuan sosial PKH.Harry mengungkapkan, jumlah ini akan terus bertambah karena akan ada validasi lanjutan dengan target
